Nani Wartabone lahir pada 30 Januari 1907 di Gorontalo. Aktivitas politiknya dimulai kala beliau mendirikan dan menjadi sekretaris Jong Gorontalo di Surabaya pada 1923. Lima tahun kemudian, Nani Wartabone menjadi Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Cabang Gorontalo.

Nani Wartabone menolak permintaan tersebut dan kembali ke kampung kelahirannya di Suwawa, tanpa ada penyerahan kedaulatan. Rakyat yang berpihak kepada Nani Wartabone melakukan mogok massal sehingga Gorontalo bagaikan kota mati. Pada 30 Desember 1943, Nani Wartabone ditangkap dan dibawa ke Manado. Nani Wartabone dilepaskan Jepang pada 6 Juni 1945.

Setelah menyerah kepada Sekutu, Jepang menyerahkan pemerintahan Gorontalo kepada Nani Wartabone. Pada 1 September 1945 Nani Wartabone membentuk Dewan Nasional di Gorontalo sebagai badan legislatif untuk mendampingi kepala pemerintahan. Tidak lama kemudian, tentara Sekutu yang diboncengi tentara Belanda mendarat di Gorontalo.

Pada 30 November 1945, Sekutu menangkap Nani Wartabone, kemudian oleh Belanda dibawa ke Manado. Dari penjara di Manado, Nani Wartabone dipindah-pindah ke Morotai, Maluku Utara, lalu ke Cipinang, Jakarta. Beliau akhirnya dibebaskan pada 23 Januari 1949, setelah pengakuan kedaulatan Indonesia.

Nani Wartabone menentang bentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang ada pada saat itu. Saat terjadi PRRI/PERMESTA, Nani Wartabone membantu tentara yang membebaskan Gorontalo dari kekuasaan pemberontak. Selanjutnya, Nani Wartabone dipercaya mengemban beberapa jabatan penting, di antaranya Residen Gorontalo, anggota DPRD Sulawesi Utara, anggota MPRS RI, anggota Dewan Perancang Nasional, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Nani Wartabone wafat pada 3 Januari 1986 sebagai seorang petani di desa terpencil, Suwawa, Gorontalo. Pada 6 November 2003, berdasarkan Keppres No.085/TK/2003, pemerintah menobatkan Nani Wartabone sebagai pahlawan nasional.